Karena tugas presiden sesuai sistim hukum, memang wajib sesuai tupoksi-nya untuk berbuat kemaslahatan untuk bangsa, tanah air dan negara. Dan terhadap presiden serta siapapun hukum berlaku equal. Jika soal jasa, maka para koruptor pun punya jasa kepada keluarga/kerabat dan kroninya
Sehingga Jimly jangan menonjolkan kepentingan individunya dan yang “tersembunyi,” atau apakah Jimly sudah teken kontrak dibawah tangan sebagai tim lawyer Joko Widodo kelak paska lengser? Hal ini patut ditengarai, karena prinsip berpikir Jimly nampak bias dalam hal urgensinya sistim hukum (rules) dan faktor penegakan hukum oleh para penyelenggara negara (behavior) di sebuah negara hukum yang berdasarkan hukum (rechstaat/rule of law).
Atau apa substansial kepentingan Jimly, tentu sulit diketahui. Tega-teganya Jimly mengusik wibawa hukum yang mesti berkepastian (rehchmatigheid), bermanfaat (doelmatigheid) serta berkeadilan (gerechtigheid). Oleh sebab usulan Jimly yang prioritaskan faktor pemaaf, menunjukan karakter jatidiri (attitude) sebagai pejabat publik dan intelektual, namun sepelekan eksistensi ius konstitum atau hukum positif atau hukum berikut sistim perundang-undangan RI. Diantaranya selain UUD. 1945 juga UU. RI. NO. 28 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Jo. TAP. MPR RI No. 6 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa Jo. Asas-asas Tentang Good Government, yang wajib diberlakukan.
