Atas pernyataan terbuka terkait dugaan pemalsuan ijazah tersebut, mereka harus menghadapi berbagai laporan hukum. Beberapa di antaranya dilaporkan ke pihak kepolisian. Nama Beathor Suryadi pun ikut menjadi sorotan setelah turut dilaporkan, bahkan dengan tuduhan lain, termasuk dugaan pemerasan. Seluruh persoalan ini bermula dari isu ijazah palsu, termasuk pernyataan tentang dugaan bahwa ijazah Presiden Jokowi disebut-sebut dibuat di Pasar Pramuka.
Polemik ini semakin memanas setelah KPU menyerahkan salinan ijazah yang telah dilegalisir kepada para pemohon, termasuk Roy Suryo. Langkah ini membuka ruang bagi publik untuk mengkaji ulang keotentikan dokumen yang menjadi dasar legalitas pencalonan Jokowi dalam pemilu sebelumnya.
Perdebatan pun meluas dari sekadar keaslian dokumen menjadi isu integritas negara, akuntabilitas pejabat publik, dan hak warga negara untuk memperoleh kebenaran. Dalam konteks hukum tata negara dan etika pemerintahan, keaslian ijazah bukan hanya urusan administratif, melainkan menyangkut legitimasi moral dan legal seorang pemimpin bangsa.
