Semarang, BEDAnews.com
Terkait dengan akan diselenggarakannya Musyawarah Nasional (Munas) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang menurut rencana akan diselenggarakan pada 26 Maret mendatang. Peradi Jawa Tengah melalui Reza Kurniawan mengungkapkan, Munas sudah merujuk pada aturan main dan ketentuan organisasi, sebagaimana tersisat dalam Anggaran Dasar PERADI. Memang tidak ada yang perlu dipersoalkan, terlebih untuk DPC PERADI Jawa Tengah sendiri saat sekarang ini tidak memiliki calon ketua umum yang diajukan. Namun tentunya akan turut berperan dalam memberi dukungan walaupun belum dapat menunjuk kandidat yang mana, karena kesemuanya telah lolos uji fit and proper dan baik disamping jam terbangnya cukup memungkinkan.
PERADI Jawa Tengah sebelumnya telah mengadakan rekam kandidat (RK) dengan melibatkan semua kandidat, guna mengetahui visi/misinya yang secara umum memiliki bobot serta memenuhi standar kompentensi menjadi ketua umum.
Sementara ketika diminta tanggapan terhadap salah satu kandidat Fedrich, dirinya tidak bersedia berpendapat melainkan hanya tersenyum saja. Namun saat disinggung mengenai Komisaris KPK, Bambang Wijayanto yang sekarang telah menyandang gelar tersangka oleh pihak kepolisian, dalam kasus lama, saat masih menjalani provesi advokat. Reza menjelaskan, kalau sesungguhnya sudah ada MOU antara PERADI dengan Kapolri, tetapi entah mengapa kasusnya masih berlanjut.
Di PERADI setidaknya 7 anggota pernah mengalami hal sama, yaitu dilaporkan ke kepolisian sehubungan profesi advokat yang dijalankan selaku kuasa hokum,tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata laporan dimaksud tidak memiliki dasar hokum yang kuat sehingga proses hokum dihentikan.
Dia menambahkan, kasus Bambang Wijayanto tampaknya juga akan masuk agenda pembahasan pada munas nanti, dengan harapan agar kasus – kasus yang terkesan janggal serta bermuatan politis tidak kembali terulang. Mengingat provesi sebagai advokat memungkinkan bersentuhan dengan kasus – kasus bersumber dari permasalahan politik terutama menyangkut pemilu. “Maka dari itu, DPC PERADI menaruh harapan besar kepada ketua umum yang terpilih, agar selain mampu membawa perubahan PERADI kea rah lebih baik, tetapi juga dapat memperjuangkan perlindungan hukum terhadap provesi advokat sesuai perundang – undangan yang berlaku,” pungkasnya. (Suyoto)
