Rapat koordinasi ini juga membahas arah kebijakan daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar anak pada sektor gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, iklim dan lingkungan, WASH, serta kebijakan sosial.
Selain itu, forum digunakan untuk mendiskusikan tata kelola pemerintahan, mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan dan menyelesaikan berbagai persoalan publik terkait hak anak.
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF di Kementerian PPN/Bappenas, Arifi, menekankan bahwa, hibah dalam kerja sama Pemerintah RI–UNICEF berfungsi sebagai katalis yang memperkuat upaya pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, Kerja sama RI–UNICEF di provinsi wilayah Jawa ditekankan pada penguatan dari sisi kebijakannya.
