Bandung BEDAnews.com
DPRD Jawa Barat melalui Panitya khusus rancangan perubahan 4 raperda yang meliputi ,masalah Perubahan Raperda perijinan,Perubahan Raperda perhubungan, Perubahan Raperda Air Tanah dan Perubahan Perda masalah mineral dan batu bara. Saat ini tengah melakukan finalisasi atas 3 raperda dari 4 raperda tersebut kecuali perhubungan Udara yang dihentikan karena bukan kewenangan daerah.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Pansus IX DPRD Jawa Barat. H.M. Iqbal, MI. Kepada BEDAnews.com di DPRD Jabar Bandung. Rabu. (25/1)
Dikatakan. Semua pembahasan telah dilakukan, baik rapat dengan organisasi perangkat daerah yang terkait dalam hal pengusulan raperda, maupun kunjungan kerja yang berkaitan dengan masalah perijinan , perhubungan, urusan mineral dan batu bara serta urusan air tanah.
Saat ini tengah melakukan finalisasi atas raperda air tanah, karena ada beberapa hal yang tadinya masih menjasdi konsideran tetapi sudah dibatalkan oleh MK, sehingga kemarin kita ke Direktorat Sumber Daya air. Kita dapat masukan tetapi tidak dimasukan ke dalam konsideran tentang air tanah, karena konsiderannya masih bisa menggunakan PP 43 yang masih merupakan keturunan dari UU 7/ 2004. sehinga sekarang bisa tindaklanjuti.
“ PERDA air tanah ini, pada intinya bagaimana Raperda berpihak kepada masyarakat, karena bagimanapun juga masalah air itu dikuasai dan dilindungi oleh negara. dari kajian pembahasan raperda saat ini tetap dengan mengakomodir kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pengusaha Mudah-mudahan yang tiga ini akhir Januari ini sudah beres.@1
