Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah serta kapasitas fiskal pemerintah daerah yang selama ini sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Banyak daerah dengan kapasitas fiskal rendah, di mana dana transfer menjadi sumber utama pembiayaan pengeluaran rutin, pembayaran gaji dan tunjangan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Kekhawatiran ini tercermin dari langkah sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada 7 Oktober 2025. Mereka meminta agar pemerintah meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD yang dinilai terlalu drastis dan berpotensi mengganggu pelaksanaan otonomi daerah.
