Kebutuhan operasional prajurit harus menjadi pendorong berkembangnya riset dalam negeri. Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis. Industri pertahanan nasional (BUMN dan swasta) harus memperoleh kepastian arah kebijakan agar mampu berinvestasi dalam inovasi jangka panjang. Tanpa sinergi yang jelas antara user (TNI), creator (akademisi/peneliti), dan maker (industri), Indonesia akan terus menjadi pasar teknologi pertahanan, bukan produsen teknologi pertahanan.
Berbicara tentang SDM, kita harus berani mengakui fakta pahit. Banyak lulusan terbaik ITB, UI, dan ITS lebih memilih bekerja di perusahaan rintisan (startup) asing atau menjadi tenaga ahli di Singapura, karena insentif dan jenjang karier peneliti pertahanan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan standar industri komersial. Sulit membayangkan kemandirian ketika insinyur penerbangan nasional lebih tertarik merakit pesawat komersial asing daripada mengerjakan proyek pesawat tempur nasional. Reformasi sistem penggajian dan jenjang karier peneliti pertahanan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
