Bandung BEDAnews.com
Jangan berpuas diri dengan Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ke enam kalinya terhadap laporan keuangan Pemprov Jabar tahun anggaran 2016.
“Karena Penilaian WTP itu, tidak dilakukan penilaian secara menyeluruh administrasi dibuka tapi secara sampling. Untuk itu, kurang diperbaiki dan yang sudah benar dipertahan.”
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H Dady Rohanady kepada wartawan di DPRD Jabar Kamis (6/7).
Hal ini sebagai peringatan Daddy kepada para OPD terhadap apa yang menjadi catatan-catatan BPK atas penilaian terhadap laporan Keuangan Pemprov jabar tahun 2016.
Komisi IV telah mita penjelasan kepada mitra kerja. Seperti, yang terjadi di Dinas BMPR dan Dinas SDA dimana BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran.
