Bandung BEDAnews
Adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dilepaskan sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia maka jawa baratpun menjadi provinsi yang memiliki jumlah penderita sakit jiwa yang terbesar di Indonesia.
Kenyataan ini disampaikan oleh wakil direktur Rumah sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Barat Adang Ajiji saat menerima BP Perda DPRD Jawa Barat yang tengah mempersiapkan raperda Inisiatif Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.
Dikatakan Adang. “Masalah kesehatan jiwa ini memang seperti kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, bahkan seharusnya raperda ini diajukan oleh eksekutif, terlebih Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penderita sakit jiwa yang terbesar di Indonesia.” Di RSJ Cisarua kab. Bandung Barat. (11/11)
Ketua Badan Pembuat Peraturan daerah (BP Perda) DPRD Provinsi jabar drs. H. Yusuf Puadz menyatakan. Masud kunjungan BP Perda RSJ milik Pemprov jabar tersebut. Berkenaan dengan Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa, BP Perda melakukan kunjungan ke RS. Jiwa Provinsi Jawa Barat di Cisarua Kab. Bandung Barat untuk mendapat informasi terkait masalah kesehatan jiwa.
Lebih jauh diungkapkannya. Pihaknya memerlukan masukan terkait ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan jiwa, apa yang harus dimuat dalam raperda dimaksud serta apa yang bisa menjadi kendala penyelenggaraan kesehatan jiwa tersebut.
Undang-undang, ngamanatkan msetiap provinsi harus memiliki 1 (satu) Rumah Sakit Jiwa, dan kewajiban ini telah gugur karena Provinsi Jawa Barat saat ini sudah memiliki rumah sakit jiwa. Namun BP Perda perlu mendapatkan masukan terkait dengan perlu atau tidaknya setiap kab/kota memiliki 1 rumah sakit jiwa. Serta masukan terkait ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan jiwa.
Mengenai keberadan RSJ di setiap kabupaten/kota ditanggapi pihak RS melalui dr. Elly Warliyani saat ini keberadaan rumah sakit jiwa di setiap kab/kota belum begitu diperlukan selama RSD yang ada bisa menangani dan memiliki fasilitas untuk pelayan kesehatan jiwa.
Saat ini penanganan pasien dilakukan oleh 1 (satu) tim yang terdiri dari beberapa ahli dan tenaga medis.
Yang menjadi masalah dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa ini adalah perawatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seringkali terkendala oleh aturan BPJS yang memiliki batasan/kuota sehingga pasien tidak dapat diobati dengan tuntas.
Hal lain yang dinilai penting adalah perlunya dukungan dari masyarakat terhadap pasien yang dinyatakan sembuh dan dapat dikembalikan kepada masyarakat.
“Masalah kesehatan jiwa ini tanggungjawabnya sampai pada fase rehabilitatif berbasis komunitas.” Karena itu diperlukan peran serta masyarakat melalui kader-kader jiwa yang ada di setiap desa sebagaimana yang dilakukan terhadap penderita TBC.
Terkait dengan masalah pemanfaatan teknologi, dikemukakan untuk menangani pasien kejiwaan dibutuhkan teknologi mutakhir, namun diakui bahwa sitem untuk itu belum mendukung sehingga masalah ini perlu pula dimasukan ke dalam perda.@hermantz
