Bandung BEDAnews.
Masalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang belum dicapai jabar menjadi salah satu sortan Panitya khusus LKPJ DPRD jabar TA 2013 karena rata-rata lama sekolah warga Jabar baru mencapai 8,2 tahun, selain itu masalah belum meratanya pelayanan kesehatan RSUD dan masalah pengembangan Puskemas.
Hal ini disampaikan anggota Pansus DPRD Jabar Yoga Santosa yang melaporkan hasil pembahasan pansus LKPJ dalam Rapat paripurna DPRD jabar yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung Kamis sore (13/3).
Panitya Khusus DPRD Jawa Barat yang telah selesai melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Gubernur jawa barat dalam penggunaan APBD Tahun anggaran 2013, memberikan laporannya kepada pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat melalui rapat Paripurna DPRD Jabar yang dipimpin Ketua DPRD Irfan Suryanagara dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Jabar, Gubernur Ahmad Heryawan, pimpinan OPD dan SKPD di lingkungan Pemprov Jabar dan undangan.
Disamping itu Panitya khusus juga menilai bidang pemerintahan, kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan Pemprov Jabar belum tersosialisasikan secara merata, serta belum optimalnya pemprov jabar dalam pengelolaan barang daerah, terutama menyangkut aset tanah dan bangunan.
Namun, selain catatan-catatan tadi pansus juga mengapresiasi sejumlah keberhasilan, pencapain indeks kemantapan jalan tahun 2013 yang mencapai 97,56 persen. Dan program Jabar Caang yang sudah terealisasi 100 persen serta elektifikasi rumah tangga sebesar 80,05 persen atau melebihi target midterm RKPD 2013 sebesar 71-73 persen.
