JAKARTA || Bedanews.com – Jagat maya Media online sedang diributkan dengsn berbagai kebusukan menebar isu kebencian akan adanya kerusuhan di bulan Juli Agustus 2026?
Aktifis dan Mahasiswa dan berbagai NGO Sudah melakukan cipta kondisi untuk terjadinya keos?
Indonesia akan dibodohi dan dibohongi seperti reformasi 98 yang semua agenda Reformasi hanya tipuan dan kebohongan belaka, coba buka 6 agenda reformasi yang gagal total tidak satupun agenda reformasi yang terlaksana.
Sekarang rakyat sudah sadar setelah 28 tahun Indonesia justru semakin terpuruk akibat reformasi jadi sesungguhnya tidak perna terjadi reformasi yang terjadi adalah deformasi kebohongan sudah cukup menyadarkan kita semua demokrasi dengan suara terbanyak adalah pelanggaran konstitusi dan pelanggaran Statsfundamental Norm Pancasila.
Bagaimana bisa Permusyawaratan Perwakilan yang ada di Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila oleh MK di UU Pemilu Demokrasi diterjemakan one man one vote ini jelas pelanggaran sebab memasukan norma baru one man one vote harus digugat ke MK.
Cipta kondisi dengan agitasi seakan program Pembangunan yang pro rakyat distigma buruk. MBG, Koperasi Merah Putih, Hilirisasi.
Aneh program untuk rakyat justru di stigma buruk, dicari alasan di Korupsi dan macam-macam. Jadi Mahasiswa aktivis itu berjuang untuk siapa?
Kalau program yang untuk pro rakyat ditentang. Ternyata aktivis dan mahasiswa sudah menjadi kaki tangan Gorge Soros yang liberal dan kapitalis untuk menghancurkan negerinya dan telah menebar uang lewat yayasan Kurawa untuk melakukan agitasi dan cuci otak pada aktifis dan Mahasiswa untuk melakukan cipta kondisi dalam rangka pelengseran Prabowo.
Sekarang ini penghancuran Indonesia semakin jelas arahnya dan barisan aktifis sakit hati, karena tidak dapat kedudukan atau jabatan. Sekelompok terus melakukan agitasi dengan imajinasi melengserkan Prabowo bahkan teman saya seorang Profesor di Jogyakarta mengatakan dengan kebencian terhadap Prabowo sangat mudah, katanya melengserkan Prabowo melengserkan Pak Harto dan Habibie saja bisa, apa lagi Prabowo katanya.
Muhammad Said Didu membawa kabar dari kediaman Jusuf Kalla (JK). Sebuah “ramalan” tentang Juli-Agustus 2026 yang katanya akan menjadi neraka fiskal: defisit seribu triliunan rupiah, Puskesmas tutup, hingga jalanan yang menganga tanpa perbaikan.
JK, politikus sepuh yang biasanya bicara tentang perdamaian, kini seolah-olah sedang menebar ancaman atas nasib ekonomi kita.
Pertanyaannya, perlukah seorang negarawan senior seperti JK menebar aroma pesimisme yang begitu pekat? Apakah ini sebuah peringatan tulus, ataukah ini adalah sebuah “agenda” yang dibungkus dengan pita keprihatinan?
JK bukan orang baru dalam urusan mencium arah angin. Ia adalah politikus yang tahu kapan harus diam dan kapan harus melempar granat. Kata-kata mengirim sembilan pesan rahasia lewat Said Didu untuk Prabowo Subianto —lengkap dengan daftar “tiga orang perusak” dan “tiga program bahaya”— adalah sebuah langkah teaterikal yang cerdas. Apakah prediksi itu benar adanya atau hanya Ilusi yang ingin balik berkuasa disaat usia sudah uzur.
Sementara Purbaya mengatakan, Ekonomi dengan konsep Trilogi Soemitro justru berjalan dengan baik pertumbuhan pemerataan dan stabilitas ekonomi semakin kokoh pemerataan dan stabilitas justru berkat Program MBG dan Koperasi Merah Putih. Rakyat sudah merasakan manfaat MBG dan Koperasi Merah Putih, terus bergerak membangun infrastrukturnya, jelas kedua program ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. “Pasal 33 kalau kita simak, sebetulnya sederhana tapi menggariskan apa yang akan mengamankan dan menyelamatkan negara,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, esensi bernegara tidak hanya prosedur demokratis, tetapi memastikan agar rakyat hidup dalam kesejahteraan. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, kata Presiden yakni melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara, ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman, rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar. Itu tujuan negara,” lanjutnya.
Demokrasi, menurut Presiden, merupakan hal yang penting, tetapi tidak cukup apabila tidak menjawab kebutuhan dasar rakyat. “Demokrasi penting, demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif, tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara bagi saya,” kata Presiden.
Pasal 33, lanjut Kepala Negara, menjadi pelaksanaan konkret dari semangat keadilan sosial yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan telah dituliskan bahwa tujuan bernegara yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Melindungi dari kemiskinan, melindungi dari kelaparan, melindungi dari ketidakadilan. Dan tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” sambungnya.
Dalam pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa, perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Untuk itu, Presiden meyakini bahwa seluruh bangsa Indonesia harus diperlakukan sebagai keluarga meskipun hal tersebut bertentangan dengan beberapa mashab ekonomi, misalnya neoliberal.
Yang aneh justru MBG sebagai implementasi pasal 33 UUD 1945 ada yang menggugat kata nya bertentangan dengan konstitusi.
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama implementasinya ya Koperasi Merah Putih.
Jika kita tenggok data tingkat pendidikan rakyat kita 94 % pendidikan tidak lulus SD sampai SMA, sedang yang sarjana D3, S1, S2, S3 itu hanya 6%. Jelas kelompok mayoritas 94 % inilah yang penerima manfaat program MBG dan Koperasi Merah Putih, ada Petani, Nelayan, Buruh, UMKM. Sementara justru kerusakan Negeri ini ya sebagian kelompok 6% ini yang korupsi, pengkhianat, menjadi kaki tangan asing dan ingin melakukan kerusuhan?
Hari ini tinggal kita menempatkan diri ada dimana? Apapun alasan kita penyelamatan bangsa dan negara adalah paling utama. ***
