“Kita patut bersyukur bahwa untuk keempat kalinya, laporan keuangan Kemhan/TNI kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut mulai tahun 2018 s.d. 2021. Capaian opini WTP tersebut bukanlah suatu prestasi, namun merupakan kewajiban kita bersama,” tambahnya.
Panglima TNI menekankan terhadap peran APIP di lingkungan TNI agar APIP harus bisa memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi TNI. APIP harus memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan APIP harus bisa memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi TNI.
“Oleh karena itu, APIP dituntut adaptif untuk mengawal akuntabilitas dan memberi value added kepada organisasi di tengah perubahan. APIP harus memberikan informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih strategis, memberikan solusi dini bagi permasalahan yang dihadapi organisasi, serta tangkas mengantisipasi risiko dan merekomendasikan mitigasi risikonya,” pungkas Panglima TNI.
