Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat TNI berkewajiban melaksanakan peran pengawasan pada lingkup Satker TNI. “Kewajiban tersebut adalah melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif pada seluruh tahapan proses manajemen/pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan,” kata Panglima TNI.
Lebih lanjut Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, kewajiban tersebut dilakukan dalam upaya mencapai Wilayah Tertib Administrasi (WTA), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan pengawasan juga difokuskan pada upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan dengan cara preventif, edukatif dan represif. “Upaya preventif dan edukatif berupa pendampingan penerapan sistem pencegahan dini dan perbaikan tata kelola instansi pemerintah, sedangkan langkah represif berupa pengungkapan kasus/pelanggaran hukum yang diduga merugikan keuangan negara,” jelasnya.
