• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป IPW: Polri Harus Jelaskan, Kasus Denny Sudah Deponering Atau Belum

IPW: Polri Harus Jelaskan, Kasus Denny Sudah Deponering Atau Belum

Asep Budi by Asep Budi
14 Maret 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch meminta Bareskrim Polri segera menjelaskan nasib penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wamen Kumham Denny Indrayana. Sebab, hingga kini nasib kasus Denny tidak jelas kabar beritanya, apakah sudah dihentikan atau masih dilanjutkan Bareskrim Polri. Demikian diungkapkan Neta kepada wartawan melalui siaran pers, Senin (14/3).

Ind Police Watch (IPW) berharap, Polri tidak takut untuk menuntaskan kasus Denny pasca Jaksa Agung mendeponering kasus Novel Baswedan, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Jika memang sudah memiliki alat bukti yang kuat, Polri harus menuntaskannya dan tidak perlu khawatir pada kecaman segelintir orang, yang mengatasnamakan sebagai pembela pemberantasan korupsi.

BeritaTerkait

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026

“Kalau pun nanti Jaksa Agung mendeponering kasus Denny, publik akan menilai bahwa rezim pemerintahan Presiden Jokowi sesungguhnya tidak taat hukum karena membiarkan Jaksa Agung sudah mengintervensi perkara hukum, bahkan perkara yang sudah dijadwal sidangnya di pengadilan, seperti kasus Novel,” papar Neta dengan tegas.

Dijelaskan, seharusnya pihak-pihak yang selama ini mendukung pemberantasan korupsi memberi apresiasi pada Polri yang sudah menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang mampu melakukan pemberantasan korupsi.

Denny Indrayana sendiri semula diduga Polri terlibat kasus korupsi payment gateway (PG). Sejatinya PG adalah bagian dari pengelolaan fiskal yang merupakan wewenang Kementerian Keuangan, yang tata cara pengelolaan dan penyetoran serta prosedur dan perangkatnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Dari hasil audit, Denny diduga telah melakukan tiga kesalahan fatal. Pertama, melampaui wewenangnya dan wewenang Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, melanggar ketentuan dengan menunjuk bank persepsi penerimaan PNBP yang seharusnya merupakan wewenang menteri keuangan. Ketiga, membuat penerimaan PNBP yang seharusnya disetor langsung ke bank persepsi tapi harus menginap dulu di bank swasta afiliasi Payment Gateway (PG) selama 3-4 hari sebelum ke rekening kas negara.

IPW berharap, Bareskrim Polri bekerja cepat untuk menuntaskan kasusnya agar BAPnya bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian diadili di pengadilan Tipikor. Penyidik Polri jangan mau diintervensi siapa pun dalam menangani kasus ini dan harus mampu bekerja profesional. “Kalaupun Bareskrim Polri sudah menghentikan penanganan kasus Denny tentu harus dijelaskan ke publik, apa alasannya hingga dihentikan,” pungkasnya. (MR)

 

Previous Post

Bupati Ciamis Pesimis Kondisi Dunia Pendidikan Ciamis Hadapi MEA

Next Post

Diseminasi Hukum Humaniter Internasional dan HAM Taruna Akmil Tingkat IV

Related Posts

TNI-POLRI

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026
Headline

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Apresiasi Pengabdian Prajurit dan Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah

19 November 2026
Edukasi

DPRD Jawa Barat Dukung Langkah Polda Jabar Dalam Memperkuat Kesiapsiagaan

19 November 2026
Ragam

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026
Ragam

Uji Publik Komisi Informasi Publik: Saatnya Badan Publik Keterbukaan Informasi itu bekerja untuk Masyarakat

19 November 2026
Next Post

Diseminasi Hukum Humaniter Internasional dan HAM Taruna Akmil Tingkat IV

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021