• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป IPW: Kasus Siyono Picu Keberanian Publik Gugat Otopsi Polri

IPW: Kasus Siyono Picu Keberanian Publik Gugat Otopsi Polri

Asep Budi by Asep Budi
15 April 2016
in Tak Berkategori
7
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Kasus Siyono menjadi pelajaran berharga bagi Polri. Sebab, kasus ini sudah memicu keberanian publik untuk melakukan otopsi ulang terhadap korban kekerasan yang dilakukan polisi. Otopsi ulang ini menunjukkan bahwa independensi dan profesionalisme Tim Foresik Polri makin diragukan publik.

Hal tersebut di paparkan Neta S Pane, ketua Presidum Ind Police Watch kepada wartawan melalui siaran, Kamis (14/4).

BeritaTerkait

DPRD Jawa Barat Dukung Langkah Polda Jabar Dalam Memperkuat Kesiapsiagaan

19 November 2026

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026

Ind Police Watch (IPW) menilai, kasus otopsi ulang jenazah Siyono menjadi pukulan telak bagi profesionlisme Polri. Selama ini sudah banyak keluhan publik terhadap prilaku Densus 88 yang cenderung menjadi eksekutor, tapi tidak pernah ada evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja Densus dan tidak ada pengawasan yang maksimal.

“Kasus Siyono menjadi titik awal keberanian publik untuk menggugat kinerja Densus,” tegasnya.

IPW sepakat terorisme harus diberantas tuntas dari negeri ini, tapi siapa pun tidak boleh bertindak sewenang2 atas nama pemberantasan terorisme, apalagi tugas utama polisi adalah melumpuhkan tersangka dan bukan menjadi algojo.

Sebab itu, IPW memberi apresiasi pada Komnas HAM dan PP Muhammadiyah yang sudah melakukan otopsi ulang pada jenazah. Siyono yang tewas setelah ditangkap Densus. Memang hasil otopsi jenazah Siyono di RS Polri tidak bisa dibandingkan "apple to apple"  dengan hasil otopsi yang dilakukan Tim Forensik Muhammadiyah, sebab terdapat perbedaan waktu pelaksanaan dan jenis pemeriksaan jenazah. RS Polri hanya melakukan pemeriksaan luar (karena adanya pihak yang keberatan dilakukannya otopsi lengkap) ditambah pemeriksaan CT Scan Jenazah (PMCT) pada saat Jenazah masih relatif segar (belum dikuburkan).

Sedangkan Tim Muhammadiyah melakukan otopsi lengkap (pemeriksaan luar dan dalam) ketika jenazah sudah dikuburkan beberapa minggu. Sehingga menjadi lumrah apabila terdapat perbedaan hasil analisis otopsi atas jenazah Siyono.

Dari kasus Siyono ini Polri harusnya mendapat dua pelajaran berharga, agar tidak menjadi bahan perdebatan lagi di kemudian hari. Pertama, setiap korban tewas akibat kekerasan, baik akibat tindak pidana maupun  akibat tindakan kepolisian, wajib dilakukan otopsi lengkap, yakni pemeriksaan luar dan dalam, sesuai KUHAP, meskipun terdapat penolakan dari berbagai pihak yang dapat dianggap menghalangi proses penyidikan. Sehingga diperoleh hasil yang lebih valid untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.Kedua, pemeriksaan otopsi lengkap secara konvensional (pemeriksaan luar dan dalam) masih merupakan "Gold Standard" dalam pembuktian sebuah tindak pidana, dibandingkan dengan PMCT yang sementara ini hanya dapat dikategorikan sebagai pemeriksaan pendukung.

“Semua pihak harus berjiwa besar menyikapi kasus Siyono. Untuk itu, setelah otopsi ulang Komnas HAM harus memprakarsai penyidikan independen terhadap kematian Siyono. Hasilnya dibuka secara transparan. Jika ada polisi yang bersalah dan melanggar prosedur harus diproses secara hukum di pengadilan. Sebaliknya, jika polisi sudah bertindak sesuai prosedur, Komnas HAM harrs menjelaskannya secara terbuka,” pungkasnya. (MR)

 

Previous Post

Inspektorat Pemprov Maluku Utara Akan Tindak Lanjuti Temuan BPK

Next Post

Satgas Batalyon Komposit TNI Bantu Warga Darfur

Related Posts

Edukasi

DPRD Jawa Barat Dukung Langkah Polda Jabar Dalam Memperkuat Kesiapsiagaan

19 November 2026
Ragam

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026
Ragam

Uji Publik Komisi Informasi Publik: Saatnya Badan Publik Keterbukaan Informasi itu bekerja untuk Masyarakat

19 November 2026
TNI-POLRI

Cegah Serangan Hama Penggerek Padi, Peltu Adi Susanto Dampingi Edukasi Petani

19 November 2026
TNI-POLRI

Rumah Warga Kena Angin Puting Beliung, TNI-Polri di Ponorogo Lakukan Perbaikan

19 November 2026
Ragam

Alumni FEUI 77 Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bersama Keluarga, Sambut Reuni Akbar 50 Tahun

19 November 2026
Next Post

Satgas Batalyon Komposit TNI Bantu Warga Darfur

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021