Jakarta, BEDANews.com
Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch menilai jika Polri tetap nekat menggulirkan Piala Bhayangkara, berbagai komponen masyarakat anti korupsi dan KPK diharapkan melakukan pemantauan, untuk mengusut dari mana asal usul dana penyelenggaraan turnamen sepakbola itu. Sebab selama ini Polri selalu mengeluh kekurangan dana tapi kenapa bisa menyelenggarakan Piala Bhayangkara yang menghabiskan dana antara Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar itu.
“Ind Police Watch (IPW) mengecam keras rencana Polri yang ikut-ikutan dan cawe cawe dalam dunia sepakbola Indonesia yang saat ini curat marut dengan aksi mafia pengatur skore. Seharusnya Polri membongkar aksi mafia sepakbola, terutama mafia pengatur skor dan mafia judi bola dan bukannya malah ikut ikutan membuat turnamen yang tidak jelas manfaatnya bagi Polri,” ungkap Neta kepada wartawan melalui siaran pers.
Menurutnya, apalagi Piala Bhayangkara yang justru diprakarsai oleh oknum-oknum di organisasi sepakbola yang berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi, yang seharusnya disapubersih oleh revolusi mental sepakbola nasional. “Artinya, tanpa disadari elit-elitnya Polri telah dimanfaatkan oknum-oknum tersebut dan bukan mustahil pada akhirnya Polri akan dibenturkan dengan Presiden Jokowi yang sudah membekukan organsasi sepakbola tersebut,” tegasnya.
Melihat latarbelakang ini, Piala Bhayangkara bukan lagi sekadar even olahraga tapi sudah sarat dengan nuansa kepentingan politik dan Polri ditarik-tarik ke wilayah politik dengan bungkus turnamen sepakbola Piala Bhayangkara oleh pihak tertentu. Secara jangka panjang Piala Bhayangkara tentu akan merugikan Polri. Secara jangka pendek akan memang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, publik akan terus menggugat asal usul biaya penyelenggaraan turnamen ini.
“Jika ada asal usul dana yang mencurigakan dipastikan Polri akan menjadi bulan-bulanan opini publik. Mengingat turnamen sepakbola Piala Bhayangkara lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya buat Polri, IPW mengimbau elit-elit Polri sebaiknya membatalkannya. Dan Polri fokus menangani tugas tugas profesionalnya. Seperti melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman kerusuhan sosial yang masih mencengkram sejumlah daerah, atau mengantisipasi serangan teroris, menekan angka kejahatan atau mengatur kemacetan lalulintas yang kian parah di berbagai kota. Sedangkan turnamen sepakbola biarkan ditangani ahlinya kecuali Polri memang berniat mengambilalih kepengurusan PSSI,” pungkasnya. (MR)













