Hanya saja DPR perlu mendengar penjelasan Presiden Jokowi, kenapa mendadak mengganti nama calon Kapolri dari Budi Gunawan kepada Badroeddin Haiti. Namun hal itu bukan berarti harus dijadikan kalangan DPR untuk bermanuver dan mengganjal pencalonan Haiti. Sebab, jika DPR bermanuver yang dirugikan adalah institusi Polri. Lembaga penegak hukum ini akan kehilangan induk dan tanpa pemimpin yang jelas, seperti selama tiga bulan terakhir ini.
Untuk itu, IPW berharap kalangan DPR lebih mengedepankan, sikap kenegarawanannya dan lebih berorientasi kepada kepentingan bangsa, sehingga bisa segera ditetapkan calon Kapolri yang defenitif. Dengan demikian, kerja profesional kepolisian dan revolusi mental di Polri bisa segera dilakukan Kapolri baru.
Jika dilantik sebagai Kapolri baru, IPW berharap Badroeddin Haiti bias mengajak Ketua DPR dan Presiden Jokowi blusukan ke kantong-kantong kekuatan Polri atau ke asrama-asrama polisi atau ke polsek-polsek di perbatasan dan terpencil. Tujuannya agar Ketua DPR dan Presiden tahu persis kondisi riil kepolisian. Dengan demikian bisa dilakukan percepatan-percepatan perbaikan dan pembenahan, sehingga revolusi
