Sukabumi, BEDAnews.com
Pada Tahun 2018 mendatang, akan dilaksanakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak tahap ketiga, termasuk Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023, yang tahapan pelaksanaannya akan dimulai pada akhir tahun 2017 ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., menghimbau kepada seluruh aparatur negara sebagaimana yang diistilahkan oleh Aristoteles sebagai zoon politicon atau makhluk sosial, yakni makhluk yang secara alamiah mempunyai kecenderungan untuk berinteraksi secara sosial dan politik, harus bijaksana dan proporsional.
Dijelaskannya, berbicara masalah politik, preferensi atau pilihan kepada partai politik atau tokoh politik tertentu, menjadi sesuatu hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara). Untuk itu, Walikota Sukabumi mengingatkan kepada seluruh PNS atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, agar pilihan-pilihan potitik dan obrolan politik tersebut, baik di dunia maya maupun di dunia nyata harus proporsional, tidak berlebihan dan tidak bersifat menyerang, serta tidak menyebarkan fitnah dan hoax atau berita palsu.
Selain itu juga dijelaskan, dewasa ini banyak terjadi fenomena putus hubungan dan renggangnya persaudaraan dan persahabatan, yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan politik, yang di dalam media sosiai diawali dengan un-follow atau keluar dari grup pertemanan. Dijelaskan pula, kegaduhan di jagat internet tersebut, apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik, tentunya dapat berpotensi menimbulkan dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Walikota Sukabumi menandaskan, dalam merespon berbagai isu politik, seluruh PNS atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, harus bertindak bijaksana dan proporsional. Disamping itu, sebagai aparatur pelayanan publik, juga harus mampu menempatkan diri secara netral dan berdiri di atas semua golongan, serta harus senantiasa siap melayani seluruh lapisan warga masyarakat, tanpa membeda-bedakan suku, agama dan aliran politik tertentu.
Adapun mengenai aspirasi dan pilihan politik seluruh PNS atau ASN, dapat disalurkan di bilik suara pada saat pelaksanaan Pilkada, serta hanya Tuhan dan diri pribadi PNS atau ASN yang bersangkutan, yang mengetahui preferensi atau pilihan politiknya. (AMH/MAY)
