KAB. BANDUNG || bedanews.com — Mengenai adanya keinginan dari komunitas dan pegiat budaya sunda mengusulkan Perubahan Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, dikatakan tokoh masyarakat Kabupaten Bandung, H. Asep Syamsudin, Rabu 8 Juli 2026, usulan tersebut diterima oleh DPRD c.q Komisi I di kantor DPRD Jabar untuk ditindaklanjuti pembahasannya. Jadi DPRD belum resmi menyetujui seperti yang tersebar di media.
Saat ini melalui rapat Komisi I DPRD Jabar, lanjut Kang HAS sapaan akrabnya, sudah merekomendasikan agar usulan peubahan nama menjadi Provinsi Tatar Sunda dibahas terlebih dahulu secara menyeluruh oleh Eksekutive Provinsi Jabar.
“Sebagai opini pribadi, Perubahan nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Tatar Sunda tidak terlalu urgen, tidak mendesak, dan dapat memicu disintegrasi etnis dan wilayah,” katanya melalui telepon selular.
Sebagai contoh, ungkap legislator senior PKB itu,
Jawa Barat itu terdiri dari 3 etnik yaitu Sunda, Betawi, dan Cirebon. Jadi bagaimana bila etnis Betawi dan Cirebon jika Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, apakah tidak akan memicu juga untuk kemudian Cirebon dan Betawi memisahkan diri.
Bila terjadi demikian maka efect nya akan liar termasuk tentang distribusi piskal yang sejatinya Jawabarat mendapat lebih berkeadilan mengingat Jabar memiliki populasi terbanyak secara demokratis.
Kang HAS yang juga anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat memnerikan penjelasan sejarah Jawa Barat membentang dari era Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 hingga pembentukan provinsi oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1925. Wilayah ini telah lama menjadi pusat peradaban penting di Nusantara, mencakup kerajaan Hindu-Buddha, kesultanan Islam, hingga perjuangan kemerdekaan.
Ini garis besar kronologi sejarah Jawa Barat pada era Kerajaan Tarumanagara (Abad ke-5 hingga ke-8): sebagai pusat kekuasaan tertua di Jawa bagian barat. Peninggalan kerajaan ini dibuktikan dengan ditemukannya tujuh prasasti berbahasa Sansakerta dan beraksara Wengi di wilayah Jawa Barat.
Era Kerajaan Sunda / Pajajaran (Abad ke-8 hingga akhir abad ke-16) yang setelah keruntuhan Tarumanagara, kekuasaan dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran (kini wilayah Bogor). Kerajaan ini terkenal di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja.
Era Kesultanan (Abad ke-15 hingga ke-16) saat Islam mulai menyebar dan membentuk kekuatan politik baru di wilayah pesisir, yang melahirkan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten.
Selanjutnya Masa Kolonial Belanda (Abad ke-17 hingga ke-20) dimana VOC dan pemerintah Hindia Belanda menjadikan wilayah ini sebagai pusat perkebunan dan administrasi yang penting. Pada masa ini, Gubernur Jenderal Daendels membangun Jalan Raya Pos (Jalur Pantura) yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan.
Terahir pembentukan Provinsi & Kemerdekaan (1925 – Sekarang): Pemerintah kolonial secara resmi membentuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 1925. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, wilayah ini sempat menjadi Negara Pasundan pada 1949 sebelum akhirnya kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada 1950.
“Jadi penggantian nama Provinsi Jawa Barat itu tidaklah menjadi prioritas yang harus dikedepankan sebagai suatu perbedaan signifikan. Visualisasinya Provinsi Jawa Barat masih tetap kokoh berdiri bisa mendampingi perkembangan zaman dan laju perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Mengusulkan itu bisa merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakar, tapi memaksakannya untuk bisa direalisasikan jelas membutuhkan waktu. Karena perubahan nama bisa merubah suatu ekosistem, budaya, adat istiadat, bahkan akan menimbulkan permasalahan admintrasi pelayanan publik nantinya.***
