Bandung BEDAnews.com
Dalam usulan Pemprov jabar untuk raperda penyusunan perangkat daerah baru meski Gubernur menyatakan ada penghapusan beberapa lembaga Organisdasi Perangkat Daerah, pada kenyataan jumlah dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Provinis Jabar menjadi semakin gemuk dari semula hanya 21 Dinas menjadi 27 Dinas.
Beberapa Dinas baru yang jadi usulan Gubernur merupakan perubahan dari semula hanya setingkat badan menjadi Dinas, meliputi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Semula BPLHD, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (semula BPMPT), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. (BPMPD), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana. (BP3A KB), Dinas Perpustakaan. Dan Dinas Kearsipan Daerah.(semula Basipda).
Sehingga pada dasarnya tidak ada perampingan dalam struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar.
Inilah Dinas dan badan usulan pemprov jabar untuk susunan Perangkat Daerah baru 2016.
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Dinas Perhubungan.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .
7. Dinas Bina Marga.
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
9. Dinas Permukiman dan Perumahan.
10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan .
13. Dinas Pertanian
14. Dinas Perkebunan.
15. Dinas Peternakan dan ketahanan Pangan.
16. Dinas Kelautan dan Perikanan.
17. Dinas Kehutanan
18. Dinas Pemuda dan Olahraga.
19. Dinas Komunikasi dan Informatika.
20. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
21. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
23. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
24. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana.
25. Dinas Perpustakaan.
26. Dinas Kearsipan Daerah.
27. Satuan Polisi Pamong Praja
Untuk OPD setingkat Badan beberapa diantaranya merupakan badan bentukan baru.
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA
2. Badan Kepegawaian Daerah
3. Badan PSDM
4. Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Provinsi Jawa Barat
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik daerah
6. Badan Pengelolaan Pendapatan daerah
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Badan Penghubung Provinsi Jabar (BKPP)
Untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak masuk adalam usulan susunan perangkat daerah baru Pemprov jabar menunggu turunnya Peraturan pemerintah baru dan selama itu anggaranya dibebankan kepada APBD.@mantz













