Menurut Hamid, Laporan WGR 2025 ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin filantropi di kawasan Asia Tenggara jika dukungan kebijakan pemerintah dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga filantropi terus ditingkatkan. Budaya kedermawanan yang kuat di Indonesia, yang diperkaya oleh motivasi agama dan sosial, memberikan landasan yang kokoh untuk memperluas dampak sosial melalui filantropi terstruktur dan inovatif. Sayangnya, banyak regulasi terkait filantropi sudah usang, bersifat restriktif dan tidak menyediakan insentif yang memadai bagi perkembangan kedermawanan.
Hamid mencontohkan, belum direvisinya Undang-Undang 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang sampai saat ini masih jadi rujukan bagi kegiatan penggalangan sumbangan di Indonesia. Sementara kebijakan insentif pajak untuk donasi di Indonesia juga jauh tertinggal dibanding negara-negara lain di dunia, bahkan di Asia Tenggara. “Secara global, Indonesia menjadi contoh inspiratif bagaimana negara berkembang dapat menggabungkan tradisi sosial dan modernisasi dalam meningkatkan kedermawanan yang berkelanjutan, sekaligus menunjukkan bahwa filantropi memainkan peran vital dalam pembangunan sosial di tengah tantangan ekonomi dan perubahan sosial yang dinamis. Potensi kedermawanan ini bisa lebih optimal jika pemerintah segera merevisi regulasi PUB yang sudah usang dan meningkatkan insentif pajak yang saat ini cakupan dan nilainya masih minim,” katanya.
