Uang negara yang diselewengkan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada sekolah yang tidak dibangun, irigasi yang tidak diperbaiki, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, jalan yang rusak, petani yang tidak mendapatkan dukungan, dan masyarakat miskin yang kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.
Begitu pula penyalahgunaan kewenangan.
Kekuasaan diberikan kepada pejabat bukan untuk memperbesar ruang pribadi, kelompok, atau jaringan politiknya. Kekuasaan diberikan untuk mengurus kepentingan rakyat.
Ketika kewenangan tidak lagi dikawal oleh integritas, negara perlahan berubah dari pelayan masyarakat menjadi alat kekuasaan.
Di titik itulah demokrasi kehilangan maknanya.
Demokrasi bukan sekadar pemilu. Demokrasi juga menyangkut bagaimana kekuasaan digunakan setelah seseorang memperoleh mandat.
