Oleh: Sukron Makmun (Pemerhati Geopolitik Indo-Pasifik)
JAKARTA || Bedanews.com – Dalam percaturan global, kejahatan siber semakin sering dikaitkan dengan identitas nasional dan persaingan antarnegara. China, misalnya kerap menjadi sorotan internasional karena keberadaan jaringan penipuan daring (online scam) yang beroperasi di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja dan Myanmar. Keterlibatan jaringan kriminal yang memiliki hubungan dengan warga negara China itu nyata yang perlu ditangani serius.
Namun, menjadikan kewarganegaraan (nationality) sebagai penjelasan dan alasan utama atas kejahatan siber (cyber fraud) merupakan penyederhanaan yang tidak adil dan dapat mengaburkan persoalan. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa India juga perlu mendapat perhatian.
Laporan dari The Indian Express (17/9/ 2026) mengungkap penggerebekan oleh Enforcement Directorate (ED), lembaga penegak hukum India yang antara lain menangani kejahatan
keuangan dan pencucian uang, terhadap tiga pusat panggilan di Pune dan Patiala. Sekitar 220
orang ditemukan bekerja di lokasi tersebut. Menurut keterangan penyidik, pusat-pusat panggilan itu diduga digunakan untuk menipu dan memeras warga Amerika Serikat (AS) melalui dalih pembayaran yang tidak benar. Penyelidikan juga menelusuri pihak-pihak yang diduga mengoordinasikan operasi dan mengelola hasil kejahatan tersebut.
Kasus ini memperlihatkan bahwa India merupakan salah satu lokasi yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberantasan penipuan daring lintas negara. Operasi kriminal tersebut dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi, tenaga kerja, pembagian tugas dan sistem transaksi yang terorganisasi, sehingga aktivitas yang tampak seperti bisnis biasa justru digunakan untuk menjalankan kejahatan. Namun, keberadaan kasus-kasus tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa India merupakan pusat penipuan daring terbesar di dunia. Kesimpulan semacam itu membutuhkan data komparatif dan bukti yang lebih luas.
*India dan Perluasan Geografi Penipuan Daring*
Penipuan daring tidak lagi terbatas pada individu yang bekerja sendiri. Dalam sejumlah kasus, kejahatan ini dijalankan melalui jaringan terorganisir yang memanfaatkan teknologi komunikasi, manipulasi psikologis, serta mekanisme pemindahan uang lintas negara. Para pelaku dapat menargetkan korban yang berada ribuan kilometer dari lokasi operasinya. Karena itu, batas geografis suatu negara tidak lagi menjadi penghalang utama bagi aktivitas kriminal.
Laporan The Diplomat pada Oktober 2026 juga menyoroti perkembangan industri penipuan di India, termasuk dugaan operasi yang menargetkan warga AS. Fenomena tersebut memperkuat kebutuhan untuk memperluas perhatian internasional terhadap berbagai lokasi operasi kriminal, tanpa hanya berfokus pada satu negara atau kawasan. Bagi Indonesia, persoalan ini sangat relevan. Masyarakat menghadapi beragam modus penipuan, mulai dari investasi bodong, penyamaran sebagai aparat atau lembaga keuangan, penipuan hubungan personal, hingga manipulasi melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Operasi tersebut dapat melibatkan pelaku di luar negeri, perantara di dalam negeri, serta rekening atau saluran pembayaran yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Penting untuk membedakan antara penipuan yang dilakukan dari India, penipuan yang menargetkan warga India dan penipuan yang menyasar masyarakat Indonesia.
Ketiganya merupakan kategori berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan tanpa bukti. Penentuan asal suatu operasi harus didasarkan pada hasil penyelidikan, lokasi pelaku, aliran dana dan bukti digital, bukan hanya bahasa yang digunakan atau nomor telepon yang muncul di layar korban.
*Amerika Serikat Menjadi Korban Penipuan*
Salah satu aspek penting dari kasus di India adalah bahwa korbannya mencakup warga AS. Fakta ini menunjukkan bahwa penipuan daring bukan hanya persoalan negara berkembang atau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Negara dengan sistem keuangan dan infrastruktur digital yang maju pun dapat menjadi sasaran operasi kriminal lintas negara. Pemerintah AS sendiri telah menyoroti kerugian akibat pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara. Pada September 2025, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa, warganya telah kehilangan lebih dari 10 miliar USD akibat penipuan yang berasal dari Asia Tenggara sepanjang 2024. Angka tersebut berkaitan dengan penipuan dari kawasan ini, bukan dengan kasus-kasus yang berbasis di India.
Kedua perkembangan ini memperlihatkan bahwa penipuan daring merupakan ancaman global yang melibatkan beragam lokasi, jaringan dan kelompok pelaku. China memiliki persoalan serius terkait jaringan kriminal di Asia Tenggara, sementara India juga menghadapi kasus operasi penipuan terorganisir yang menyasar warga asing. Negara-negara lain pun tidak sepenuhnya terbebas dari kejahatan serupa.
Dengan demikian, pemberantasan penipuan daring tidak seharusnya berubah menjadi kompetisi untuk menentukan bangsa mana yang paling bersalah. Fokus utama harus diarahkan pada jaringan kriminal, mekanisme pendanaan, infrastruktur komunikasi dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Setiap negara harus menerapkan standar yang konsisten dalam memerangi kejahatan siber. Pengungkapan jaringan kriminal yang terkait dengan China harus ditindaklanjuti secara serius, sebagaimana operasi penipuan yang terbukti berasal dari India atau negara lain. Tidak boleh ada negara yang mendapat perlakuan khusus hanya karena memiliki hubungan strategis dengan kekuatan besar tertentu.
Persaingan geopolitik berisiko membuat isu kejahatan siber digunakan sebagai instrumen politik. Ketika suatu negara menjadi sasaran kritik, perhatian publik dapat bergeser dari bukti konkret menuju generalisasi terhadap kewarganegaraan atau identitas etnis. Padahal, keberadaan sindikat di suatu wilayah tidak otomatis membuktikan bahwa pemerintah negara tersebut mendukung atau mengendalikan aktivitas mereka. Tuduhan mengenai perlindungan politik atau keterlibatan pejabat harus dibuktikan melalui penyelidikan tersendiri.
Tanggungjawab pidana harus dilekatkan kepada pelaku dan pihak yang terbukti membantu kejahatan, bukan kepada seluruh bangsa. Kejahatan siber merupakan persoalan tata kelola dan penegakan hukum lintas negara, bukan karakter bawaan suatu masyarakat. Pendekatan yang objektif bukan sekadar persoalan keadilan, melainkan kebutuhan strategis. Pemerintah Indonesia harus memperkuat kemampuan investigasi digital, mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperluas kerjasama penegakan hukum internasional. Kerjasama ini harus berlaku tanpa diskriminasi geopolitik. Jika bukti menunjukkan suatu jaringan beroperasi dari India, maka bekerjasama dengan aparat India adalah keharusan.
Jika penyelidikan mengarah ke China, Kamboja, Myanmar, atau negara lainnya, langkah serupa harus diterapkan. Bukti harus menentukan arah penyelidikan, bukan prasangka. Perlu pemahaman yang komprehensif terhadap kepentingan berbagai negara tanpa terjebak dalam dikotomi politik, lalu menyederhanakan persoalan. Pemerintah perlu memperhatikan hubungan antara penipuan daring dan kejahatan lain, seperti pencucian uang dan perdagangan manusia. Tidak semua orang yang ditemukan bekerja di pusat penipuan otomatis merupakan pengendali kejahatan; mungkin ada yang direkrut melalui tipu daya atau dipaksa melakukan aktivitas kriminal. Aparat harus mampu membedakan pelaku utama, fasilitator keuangan, operator yang terlibat secara sadar dan korban eksploitasi. Selain penindakan, diperlukan pertukaran informasi intelijen dan pelacakan aset lintas negara. Penutupan pusat komunikasi tidak akan menyelesaikan persoalan apabila pengendali jaringan dan saluran keuangannya tetap beroperasi di tempat lain. Kasus penipuan daring yang diduga beroperasi dari India menjadi pengingat bahwa kejahatan siber tidak dapat dijelaskan melalui identitas nasional semata.
Dalam perspektif geopolitik, Indonesia perlu menghindari dua kesalahan: mengabaikan bukti kejahatan demi menjaga hubungan baik dengan negara tertentu dan menggunakan kasus kriminal untuk menyalahkan seluruh bangsa. Keduanya tidak menguntungkan kepentingan nasional. Kejahatan siber tidak memiliki kewarganegaraan. Tantangan utamanya bukan mencari satu bangsa untuk disalahkan, melainkan memastikan bahwa tidak ada jaringan kriminal yang dapat berlindung di balik batas negara maupun rivalitas kekuatan besar. ***
