Di Indonesia sendiri, kondisi ini telah lama diprediksi oleh pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan Modern (Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 88). Jimly menekankan bahwa keberanian MK dalam mengambil keputusan benteng terakhir keadilan sangat ditentukan oleh independensi hakim dari intimidasi politik.
Masyarakat awam seperti Pak Budi tidak butuh istilah hukum yang rumit. Mereka hanya butuh keadilan yang jujur. Putusan MK mendatang akan menjadi ujian terberat: apakah hukum kita masih berdiri tegak membela kebenaran, ataukah menyerah pada arus tekanan kekuasaan? Warung kopi kini menjadi saksi, menanti apakah MK bakal mencatat sejarah emas atau justru memperpanjang daftar kekecewaan rakyat kecil.***
