Jakarta, BEDAnews.com
Sya’roni, Sekretaris Jenderal Humanika mengungkapkan Ratusan ribu masyarakat yang umat Islam telah melakukan unjuk rasa pada 4 November lalu, menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menyikapi kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hal yang wajar dikarenakan reaksi Agama Islam merasa dilecehkan.
Selanjutnya Presiden Jokowi telah perintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera tuntaskan kasus tersebut dan lakukan gelar perkara secara terbuka, kemudian sambil penyidik melakukan pemeriksaan.
Namun Sya’roni menyesalkan langkah Jokowi yang gencar bertemu beberapa ulama Islam, tapi bukan bertemu dengan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).
"Jokowi tepatnya lebih berupaya mengisolasi gerakan aksi umat Islam yang tergabung GNPF-MUI, jadi Jokowi tidak mau ketemu," ungkap Syaroni kepada wartawan melalui siaran pers, Jumat (11/11/2016).
Sya’roni menyesalkan Jokowi yang lebih memilih menemui pimpinan ormas yang sama sekali tidak ikut aksi kaya PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah, tegasnya.
Menurut Syaroni, pertemuan yang dilakukan Jokowi seperti membuat garis pembatas untuk memisahkan antara kelompok GNPF-MUI dan kelompok lainnya.
"Ada semacam keyakinan dalam diri Jokowi bahwa gerakan GNPF-MUI tidak hanya untuk mendorong proses hukum terhadap Ahok. Tetapi ada kekuatan penggerak yang disebutnya sebagai aktor politik yang memiliki target tidak hanya sebatas sampai di Ahok tetapi lebih jauh ingin menggoyang dirinya. Kekuatan inilah yang sedang diwaspadai oleh Jokowi," pungkasnya. (MR)
