Jakarta, BEDAnews.com
Sya’roni, Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) menghimbau, kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak perlu mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat aturan tentang sanksi bagi pejabat yang malas melaporkan harta kekayaannya.
“Karena Lembaga pemberantasan korupsi tersebut dinilai bisa langsung menindak para pejabat yang malas menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) itu. KPK bisa langsung menindak pejabat membandel yang masih belum membuat LHKPN," ungkapnya kepada wartawan, Jum’at 18 Maret 2016 pagi.
Menurut Aktifis anti Korupsi ini, menyerahkan LHKPN sudah menjadi kewajiban penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.
"Karena sifatnya sudah kewajiban maka KPK tidak perlu lagi mengusulkan sanksi kepada pemerintah atau membuat seruan moralitas agar pejabat yang tidak melaporkan LKHPN tidak dipilih lagi dalam kontestasi politik," tegasnya.
Ditambahkan, tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan tindakan pejabat tidak menyerahkan LHKPN. “Melaporkan kekayaan merupakan konsekuensi dari jabatan publik yang diembannya. Namun KPK bisa mengambil langkah preventif dan persuasif dalam menindak para pejabat yang malas melaporkan LHKPN,” imbuhnya.
Langkah preventif dapat dilakukan dengan cara melayangkan surat peringatan kepada pejabat yang bersangkutan. "Bila masih membandel, KPK bisa mempublikasikan nama-nama pejabat tersebut. Jika masih tidak diindahkan, KPK bisa mengambil langkah persuasif melakukan penindakan sesuai amanat undang-undang," tuturnya.
Dia mengigatkan KPK untuk bertindak adil dan tidak diskriminatif dalam menindak pejabat yang enggan menyerahkan LHKPN. Selama ini ada kesan KPK hanya menyorot anggota legislatif saja yang malas melaporkan LKHPN. "Padahal banyak pejabat eksekutif dan yudikatif yang juga belum melaporkan LKHPN," pungkasnya. (MR)












