• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Humanika: Jokowi Petugas Partai, Tapi Tidak Menjalakan Kebijakan Partai

Humanika: Jokowi Petugas Partai, Tapi Tidak Menjalakan Kebijakan Partai

Asep Budi by Asep Budi
23 Februari 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Pidato Jokowi pertama kali setelah di lantik sebagai Presiden yang diusung PDIP, menyatakan bahwasannya dirinya siap menjalankan kebijakan Partai PDIP karena sebagai Petugas Partai sesuai juga dalam Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Kongres PDIP di Bali pada April 2015 silam, bahwa seluruh kader partai yang sedang menjabat merupakan petugas partai.

Megawati juga menegaskan bahwa, yang tidak terima disebut petugas partai silahkan keluar dari partai. Pernyataan tersebut sangat jelas sekali ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP.

BeritaTerkait

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Namun seiring berjalannnya Pemerintah, Presiden Jokowi selalu tidak mendukung kebijakan Partai PDIP khususnya yang di DPR RI, mulai saat pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dimana mayoritas anggota DPR RI dari Fraksi PDIP mendukung dan begitu juga saat Fraksi PDIP merekomendasikan Mentri BUMN untuk di ganti, tapi Jokowi malah sebaliknya.

Hal tersebut diungkapkanSya’roni, Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) kepada wartawan melallui siaran pers, Selasa (23/2).

Begitu juga dalam revisi UU KPK, dimana Fraksi PDIP bersama seluruh partai pendukung pemerintah sudah bertekad bulat untuk menggulirkan revisi UU KPK. Namun, Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP mengambil sikap berbeda. Presiden memutuskan untuk menunda pembahasan revisi UU KPK. 

‎"Presiden Jokowi sudah sejak awal memang gamang dalam mengambil keputusan soal revisi UU KPK. Tidak jelas apakah menyetujuinya atau menolaknya. Sikapnya abu-abu sehingga yang terjadi penundaan demi penundaan," imbuh Syaroni.

‎Syaroni menyebut, ‎tidak seperti para anggota Fraksi PDIP DPR yang sangat militan dalam memperjuangkan revisi UU KPK, Presiden Jokowi terkesan tarik-ulur dan tidak sungguh-sungguh mendukung kebijakan partai. Padahal, menurut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa posisi Presiden Jokowi adalah petugas partai yang harus melaksanakan kebijakan partai.

‎Terkait persoalan revisi UU KPK, lanjut Syaroni, bisa diukur seberapa militannya Jokowi menjalankan arahan partai. Dibandingkan Masinton Pasaribu yang merupakan anggota FPDIP Komisi III DPR, tentu lebih militan Masinton. Bahkan karena militansinya melaksanakan kebijakan partai, Masinton Pasaribu harus rela dicibir dan dikeluarkan dari daftar politisi bersih.

"Tidak jelas apa yang mendasari Jokowi bersikap gamang. Bisa jadi karena demo puluhan orang di depan KPK. Atau karena gertakan Ketua KPK Agus Rahardjo yang akan mengundurkan diri bila revisi disahkan. Atau karena konser Slank. Atau bisa jadi karena manuver SBY yang mengumpulkan para netizen," katanya menduga-duga.‎

‎Semuanya serba bisa jadi alias tidak pasti. Namun yang pasti, kata Syaroni, Jokowi tidak militan dalam menjalankan kebijakan partai. Jokowi lebih terpengaruh oleh opini publik yang dibangun oleh sejumlah pihak daripada mengindahkan arahan partai. 

‎"Jokowi lupa bahwa di belakang PDIP dan partai pendukung lainnya ada puluhan juta orang yang telah menyerahkan mandat politiknya. PDIP misalnya, dalam Pemilu 2014, meraup  23 juta suara. Dan bila seluruh perolehan partai pendukung revisi UU KPK digabung jumlahnya mencapai 84 juta suara," ungkapnya.‎

Bukan kali ini saja Presiden Jokowi tidak mengindahkan kebijakan partai. Namun, sebagai partai yang memayungi Jokowi, apakah PDIP akan membiarkan saja sikap Jokowi? Ataukah akan mengambil langkah-langkah politik untuk menegakkan aturan partai?

‎‎"Publik menunggu sikap PDIP selanjutnya. Bila kemarahan sudah memuncak, bukan tidak mungkin PDIP akan menarik seluruh menterinya dari Kabinet Kerja. Bila itu tidak terjadi, berarti PDIP masih mentolelir sikap Jokowi," tukasnya. [MR]

Previous Post

Apresiasi Untuk Tentara

Next Post

LSM GMBI Lampung Selatan : Diduga Ada Potongan Dana Program PPIP Tahun 2013 Oleh Oknum Pejabat

Related Posts

TNI-POLRI

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
Ragam

Sorotan Dinda Ghania, Daniel Mutaqin Ingatkan Warganet Bijak Mengkritik

21 November 2026
TNI-POLRI

โ€ŽSinergi Kamtibmas Kapolsek Pagelaran, Berikan Edukasi Jelang Shalat Jum’at di DKM AL-Istikomah

21 November 2026
Hukum

Ada Gugatan Merek EXCELLTEL, HH Selaku Pendaftar Pertama: Silahkan PN Jakarta Selatan Memeriksa

21 November 2026
Ekonomi

UMP Jabar 2027 Naik Rp.682.399 Jadi Rp3 Jutaan

21 November 2026
Next Post

LSM GMBI Lampung Selatan : Diduga Ada Potongan Dana Program PPIP Tahun 2013 Oleh Oknum Pejabat

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021