BANDUNG, BEDAnews.com – Honorer di lingkup Pertanian Provinsi Jabar mengadukan nasib mereka ke DPRD Jawa Barat, terkait dengan menjelang penerapan penghapusan tenaga honorer atau non ASN pada 28 November 2023.
Mereka yang terdiri dari Forum Komunikasi Honorer Lingkup Pertanian Provinsi Jabar diantaranya; dari Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (FK THL TBPPD) dan Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (FK THL POPT).
Diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat Sadar Muslihat dan Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Herry Dermawan. Turut hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Provinsi Jabar Dadan Hidayat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar Sumasna.
