“Berbagai iuran orang tua siswa, terkait pendidikan harus memiliki regulasi yang jelas. Ini penting agar tidak ada pungutan liar dalam institusi pendidikan ini.” Demikian dikatakan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syamsul Bachri, SH. di Bandung
Dikatakan, Anggota FPDI Pejuangan DPRD Jawa Barat. Selama ini sekolah sering terjerat praktik pungli yang dilakukan oknum. Oleh karena itu, regulasi yang jelas sangat diperlukan agar tidak ada praktik pungli seperti yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat
"Sumbangan apapun harus ada pijakan yuridisnya. Bukan hanya sumbangan itu sah ketika masuk dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS)," tutur Dia.
Regulasi pendidikan untuk ini bisa diwujudkan dalam peraturan daerah. Terlebih, pada tahun ini DPRD tengah menyusun perda tentang penyelenggaraan pendidikan.
"Bisa juga diatur dalam peraturan gubernur misalnya. Dan nanti secara teknis jangan sampai membingungkan dan malah disalahgunakan," kata anggota DPRD yang berangkat dari Daerah pemilihan Indramayu ini.
Terakhir dia mengingatkan, untuk menghindarkan sekolah dari pungli, setiap pengelolaan anggaran harus digunakan sebaik mungkin dan transparan. Menurutnya ini penting agar setiap penggunaannya bisa diketahui oleh semua pihak.@1
