Pada Juni 2025, Presiden Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim menggelar pertemuan bilateral di Kuala Lumpur. Hasilnya adalah kesepakatan untuk menjajaki kerja sama pengelolaan bersama (Joint Development) di kawasan Ambalat, sembari terus menyelesaikan batas wilayah melalui jalur diplomasi. Ini adalah langkah realistis yang tidak mengorbankan kedaulatan, tapi membuka ruang kemanfaatan ekonomi di tengah ketidakpastian regional dan tekanan global.
Joint Development bukan kompromi, melainkan mekanisme kerja sama yang telah digunakan dalam banyak sengketa maritim dunia. Bahkan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, atau Vietnam dan Tiongkok, pernah menggunakan skema serupa untuk menghindari konflik terbuka sembari tetap mengedepankan klaim masing-masing secara diplomatis.
