Soreang, BEDAnews.com
Persoalan penghapusan, lelang maupun hibah asset Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, selama ini kurang tresosialisasikan dengan baik. Sehingga masyarakat maupun kalangan sekolah kurang memahami prosedur penghapusan, hibah maupun lelang asset Dinas Pendidikan.
Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri, demikan dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Drs. H. Agus Firman Zaini pada kesempatan bertemu dengan bedanews.com, Kamis (16/10).
Dikatakannya bahwa saat sekolah memerlukan suatu perbaikan asset maka ia harus mengajukan pada UPTD, lalu dinilai oleh tim teknis dan diajukan ke Dinas untuk dibuatkan Berita Acara, selanjutnya pengajuan itu bisa direalisasikan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.
Kepmendagri No 17/2007 mengenai penghapusan, dihibahkan atau dilelangkan dijadikan sebagai dasar hukum yang tak terbantahkan. Dalam Bab XI tentang penghapusan, pasal 53 meliputi; a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna, b. penghapusan dari daftar barang milik daerah.
Dalam pasal 53 ayat 2 tercantum penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau sebab-sebab lain. Dalam ayat 3 dinyatakan penghapusan dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama Kepala Daerah.
Dalam Bab XII tentang pemindahtanganan tercantum sebagaimana berikut; 1.barang-barang milik daerah yang sudah rusak tidak dapat dipergunakan lagi, dihapus dari daftar investasi barang milik daerah, 2.penghapusan dilakukan sesuai Undang-undan, 3. Barang milik daerah yan amsih bernilai ekonomis dapat dihapus dengan: a.pelelangan umum/pelelangan terputus dan/atau b.disumbangkan atau dihibahkan pada fihak lain. 4.hasil pelelangan disetorkan pada fihak daerah.
Selanjutnya mengenai pengajuan perbaikan atau perombakan gedung sekolah hanya diberlakukan satu kali dalam satu tahun, tidak boleh ada pengajuan atau perombakan lebih dari satu kali dalam satu tahun.
Adapun anggaran perombakan dan perbaikan berasal dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi serta APBN, kecuali jika ada penambahan anggaran, tapi itupun harus dilakukan sebelum proses dari tim teknis diturunkan untuk meninjau secara langsung.Besaran angka untuk rehabilitasi ruang kelas adalah Rp. 50juta, pembangunan ruang kelas baru Rp. 100 juta dengan standar maksimal.
Penghapusan asset sendiri tergantung dari adanya anggaran dan besaran yang dibutuhkan untuk rehab atau pembangunan ruang kelas baru. Menurut Kadisdik, kurangnya pemahaman sekolah-sekoah tentang Permendagri No 17/2007 ini mengakibatkan banyak fihak sekolah yang mengajukan perbaikan lalu membongkar bangunannya dan hasil bongkaran ini tidak dilaporkan ke asset Dinas Pendidkan. (Zarina Alexander)
