Presiden disebut memperkirakan potensi devisa dari tiga sektor tersebut dapat mencapai 65 miliar dolar AS atau setara Rp1.100 triliun.
Herman juga mendukung langkah pemerintah membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam, termasuk dugaan praktik under invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan merugikan negara hingga ratusan miliar dolar AS.
“Kalau ini benar terjadi, tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus. Semua lembaga negara harus diperbaiki, termasuk tata kelola di Bea Cukai,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap memberi ruang besar bagi sektor swasta untuk berkembang. Menurut Herman, sejumlah perusahaan nasional telah berhasil menembus pasar global dan menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kekuatan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
