Harry meminta aparat Kecamatan Tanjung Priok dan Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk mengaktifkan kembali izin untuk pengelolaan parkir tersebut, karena H. Mat Nasik ini sudah mengelola sejak tahun 1998 dan memberikan kejelasan administratif agar tidak menimbulkan konflik di lapangan.
Menurutnya, selama ini operasional lahan parkir tersebut berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan H. Mat Nasik sebagai pengelola rutin membayar memenuhi kewajiban setoran kepada pemerintah daerah. Harry juga menyatakan adanya dugaan oknum UP parkir kecamatan Tanjung Priok untuk mencoba mengganggu pengelolaan usaha tersebut.
Harry menambahkan apabila surat tugas izin pengelolaan parkir tidak diaktifkan kembali ia akan mengajak LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), MADAS Nusantara, dan POSPERA akan melapor kepada Inspektorat dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
