Sementara itu, tim penilai sekaligus Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (P.S.I) KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, menyoroti pentingnya ketelitian kelurahan dalam mengidentifikasi karakter pemohon informasi publik, termasuk pemohon yang mengajukan permintaan dengan alasan yang tidak sesuai dengan UU KIP, namun menggunakan dalih social control.
“Pemohon informasi publik sering kali datang dengan alasan yang beragam. Kelurahan harus bisa menjelaskan prosedur dan memberikan pelayanan sesuai mekanisme. Laporan khusus KIP juga harus diperhatikan, sudah disusun atau belum dan apakah sudah dilaporkan ke PPID Utama atau KI,” tegas Agus.
Ia menambahkan, tantangan dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik perlu dipetakan dengan baik agar menjadi umpan balik (feedback) untuk perbaikan layanan ke depan.
