“Kelurahan harus berpikir sebagai warga. Informasi seperti bansos, beasiswa, layanan dasar—itu yang dicari publik. Maka perlu komitmen dan SDM PPID yang benar-benar memahami kebutuhan informasi masyarakat,” ujar Luqman.
Ia juga mendorong agar kelurahan lebih aktif mengelola Instagram dan memperbarui website Kelurahan secara konsisten.
Beragamnya kanal informasi, menurutnya, dapat diharmonisasikan melalui konsep omni channel, sehingga publik dapat mengakses informasi dari satu ekosistem layanan yang mudah dan terintegrasi.
Lanjutnya, Luqman berharap, setiap Kelurahan dapat merealisasikan sosialisasi UU KIP secara reguler.
Menurutnya, Kegiatan tersebut dapat disinergikan dengan Diskominfotik, Pemerintah Kota, hingga KI DKI untuk memastikan edukasi mengenai hak masyarakat dan kewajiban badan publik berjalan optimal.
