“Kalau pers sakit, fungsi kontrolnya goyah. Ini bisa dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu dan merusak sendi demokrasi,” tegasnya.
Hendry menyerukan agar negara hadir aktif memulihkan ekosistem media. Tidak cukup hanya melalui regulasi, tapi juga dengan kebijakan nyata yang menjamin keberlangsungan perusahaan pers dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya.
“Pers yang sehat akan menjaga demokrasi tetap sehat. Negara harus ambil peran, karena berharap pada masyarakat sipil atau publik semata tidak cukup. Banyak yang sinis pada pers akibat ulah segelintir media yang tidak profesional,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tren kekerasan terhadap wartawan yang kembali terjadi. Hendry menilai penangkapan wartawan dengan tuduhan obstruction of justice, insiden kekerasan saat peliputan aksi May Day, dan upaya membungkam kritik terhadap RUU TNI adalah tanda seriusnya kemunduran kebebasan pers di Indonesia.
