Tentu pemberian sangsi tersebut menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena track record pemerintah sendiri yang selama ini abai terhadap kepentingan masyarakat. Walaupun hukuman tersebut diberikan karena alasan menghambat penyelesaian Pandemi. Namun, hal ini bukan cara komunikasi yang baik kepada masyarakat.
Alih-alih mematuhi peraturan yang ada, masyarakat justru akan berfikir negatif terhadap pemerintah. Kenapa selalu berujung ancaman pidana bila berhubungan dengan masyarakat. Seolah-olah akar masalah hanya pada dukungan masyarakat. Padahal, kesemrawutan masalah pandemi tidak lepas dari kegagalan sistem demokrasi kapitalisme yang di adopsi negeri ini di ranah kesehatan.
Kegagalan ini begitu nyata pada sistem pelayanan kesehatannya yang berbasis industrialisasi dan komersialisasi. Situasi pelayanan kesehatan yang mengerikan digambarkan WHO sebagai berikut,
