Di tingkat nasional, terdapat pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan prinsip persamaan hak bagi setiap warga negara. Selain itu, berbagai kebijakan reformasi birokrasi nasional juga menekankan pentingnya pemberian kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk menduduki jabatan publik berdasarkan kompetensi, integritas, kapasitas dan prestasi.
Dengan demikian, prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tidak lagi dapat diperdebatkan karena memiliki landasan yang kuat, baik dalam instrumen hukum internasional, konstitusi negara, maupun berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, setiap warga negara, tanpa membedakan jenis kelamin, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
