Meski demikian, sejarah mencatat bahwa perempuan pernah dipercaya menduduki jabatan Wali Kota Administrasi, yang merupakan salah satu posisi strategis tertinggi dalam struktur pemerintahan daerah di Jakarta. Dari sekian banyak gubernur yang pernah memimpin Jakarta, hanya Fauzi Bowo dan Pramono Anung yang tercatat menunjuk perempuan sebagai Walikota administrasi.
Langkah tersebut sejalan dengan prinsip kesetaraan kesempatan yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) semakin memperkuat jaminan tersebut. CEDAW merupakan singkatan dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yaitu perjanjian internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979. Konvensi ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam perlindungan hak asasi perempuan serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia.
