Saya mengingatkan bahwa managemet UU narkotika lebih memprioritaskan penyalah guna untuk melakukan wajib lapor ke IPWL untuk mendapatkan perawatan sementara, dan untuk menggugurkan status kriminalnya sehingga setelah status pidananya gugur apabila relapse atau kambuh maka penyalah guna diperlakukan seperti pasien dan biaya rehabilitasi ditanggung sendiri atau keluarganya.
Kenapa managemen penanggulangan UU narkotika terhadap penyalah guna, justru memprioritaskan penyalah guna diwajibkan melakukan wajib lapor pecandu ?
Sebab biaya wajib lapor pecandu yang ditanggung pemerintah lebih ringan, dari pada biaya penegakan hukum.
Biaya wajib lapor hanya berkisar sekitar 4 juta rupiah perorang, sedangkan biaya penegakan hukum dengan hukuman rehabilitasi biayanya sangat besar, terdiri dari biaya penegakan hukum dan biaya rehabilitasi atas keputusan dan penetapan hakim. Apalagi kalau penjatuhan hukumannya berupa hukuman penjara disamping biaya besar, juga tidak bermanfaat.
