Hukuman rehabilitasi berlaku secara positif di Indonesia berdasarkan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana tujuan penegakan hukumnya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu (pasal 4d), hakim diberi kewajiban (pasal 127/2) dan kewenangan (pasal 103) dapat memutus atau menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi.
*Managemen penanggulangan masalah narkotika*
Penyalah guna diperlakukan secara humanis, dan pengedarnya diperlakukan secara represif maknanya penyalahguna diprioritaskan melakukan wajib lapor pecandu agar mendapatkan perawatan dan status pidananya gugur sehingga masalah pidananya selesai. Bila tidak melaksanakan kewajiban hukum tersebut maka penyalah guna dapat dilakukan penegakan hukum dengan sanksi pengganti berupa rehabilitasi, sedangkan terhadap pengedar menjadi sasaran utama penegakan hukumnya dengan sanksi pidana dengan pemberatan.
