“Hubungan antar lembaga penegak hukum yang memunculkan turbulensi politik perlu segera dibenahi. Momentum saat ini tepat untuk melakukan transformasi menyeluruh sehingga institusi penegak hukum dapat bekerja lebih harmonis. Di sisi lain, DPR juga perlu lebih aktif menjelaskan berbagai program strategis pemerintah kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah persepsi,” ujar Priyo Budi Santoso.
Forum juga memberi perhatian besar terhadap komunikasi publik pemerintah yang dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan sebuah kebijakan. Di era media digital, masyarakat menilai pemerintah melalui substansi kebijakan sekaligus cara pemerintah menjelaskan arah kebijakannya. Perbedaan pernyataan antar pihak, perubahan narasi yang terlalu cepat, serta klarifikasi yang baru muncul setelah polemik berkembang dinilai membuka ruang lahirnya spekulasi, disinformasi, dan krisis kepercayaan. Karena itu, komunikasi berbasis data, narasi nasional yang konsisten, juru bicara yang kredibel, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.
