“Kasus korupsi yang muncul hampir setiap hari dengan nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa penegakan hukum masih memerlukan pembenahan serius. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar setiap persoalan tidak berhenti menjadi pemberitaan sesaat, melainkan benar-benar memperoleh penyelesaian yang tuntas. Kritik yang kami sampaikan merupakan bentuk dukungan konstruktif bagi pemerintah,” tegas Agung Laksono.
Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu pembahasan utama. Forum menilai harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan masih memerlukan penguatan. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran hukum, hingga polemik antar lembaga di ruang publik dinilai dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Para tokoh sepakat keberhasilan pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya institusi yang terlibat, melainkan oleh tingkat integrasi sistem, kejelasan pembagian kewenangan, pertukaran data yang aman, serta kepemimpinan nasional yang mampu menyinergikan seluruh aparat penegak hukum.
