Dengan demikian, keberadaan aset tanah seluas sekitar 65,94 hektare tersebut adalah fakta. Bukan hayalan dan bukan sekadar omongan belaka.
Karena itu, persoalan sebenarnya bukan mengenai ada atau tidak adanya aset tanah tersebut. Persoalan utamanya adalah kewajiban pihak pengembang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak swasta yang harus dituntaskan sesuai dengan temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
Inilah persoalan pokok yang menurut saya perlu dibongkar dan segera dituntaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. Selain itu, dorongan dan upaya maksimal untuk menyelesaikan persoalan tersebut juga perlu dilakukan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto. Peran Sekretaris Daerah dalam mendorong penyelesaian masalah ini menjadi hal yang sangat penting.
