Ia berharap Pj. Wali Kota Cimahi dapat melanjutkan tongkat kepemimpinan Wali Kota Cimahi untuk memimpin urusan-urusan pemerintahan, pembangunan, dengan berbagai kewenangan yang telah ditetapkan dengan melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri.
Pejabat Wali Kota memiliki masa jabatan selama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dengan kewenangan untuk mengisi kekosongan jabatan dan mutasi pegawai, membatalkan perizinan dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran wilayah, kebijakan pembangunan yang berbeda dengan program kebijakan pejabat yang sebelumnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memfasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada di Kota Cimahi dengan tetap menjaga netralitas ASN, serta melaksanakan tugas sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.
