Jakarta, BEDAnews.com
Ratusan masyarakat Kota Jayapura melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU RI di jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menginginkan agar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, Boy Markus Dawir – Nur Alam (BMD-Alam) tetap mengikuti proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 15 Februari mendatang.
Ketua Tim Sukses BMD-Alam, Christian Kondobua mengatakan, sebagai tim pemenangan dari BMD-Alam sangat prihatin dengan sikap dan keputusan pihak KPU Pusat yang terkesan membuat keputusan yang tidak adil. Selain itu, KPU juga tidak mematuhi aturan yang mereka buat sendiri, pasangan kami tidak berhasil sebagai peserta calon ketika sudah ditengah jalan mengikuti tahapan kampanye.
Atas hal tersebut, sangat merugikan kami dalam jumlah yang besar, baik dari sisi tenaga, materi, dan juga pengorbanan yang lainnya."Kenapa sudah ditengah jalan baru kami digugurkan? Sementara pengguguran itu hanya pada satu partai koalisi yang kami miliki yaitu PKPI, karena amanat dari peratura PKPU bahwa pasangan calon harus didukung oleh partai koalisi yang ditandatangani keputusannya itu oleh Ketua Umum dan Sekjen," ujarnya saat di depan kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (12/01/2017).
Lanjut Christian, kami menyadari bahwa PKPI yang ada di kami itu hanya ditandatangani oleh Wakil Sekjen, karena Sekjennya sudah pecah kongsi dengan kami (mereka punya Ketua Umum) ketika kami digugat oleh paslon nomor urut satu kami dibawa sampai ke tingkat PTUN Makasar dan putusan Mahkamah Agung (MA) sudah turun bahwa apa yang menjadi memori kasasi dari KPU dibatalkan.
"Sebagai orang yang taat aturan kandidat kami menerima semua putusan ini, persoalanya timbul belakangan kami baru tahu bahwa administrasi dari paslon yang lain ketika mendaftar itu ternyata aturan yang harus yang tidak terpenuhi seperti yang kami lakukan. Misalnya saja aturan itu Partai koalisi (Nasdem) itu ditandatangani oleh Sekjen sementara keputusan Kemenkumham untuk kepengurusan Sekjennya itu muncul belakangan padahal mereka sudah membawa surat dukungan B.1.K.W.K, jadi inikan ada sesuatu yang salah di sini. Yang kedua, kewajiban Ketum Hanura yang tanda tangan bukan Ketumnya tapi Plh," terangnya.
Untuk itu, tambah Christian, kami meminta keadilan dari KPU Pusat. Kalau mau menegakkan aturan silahkan kita hormati, tapi kalau mau melakukan pelanggaran terhadap administrasi ya kami tuntut supaya KPU juga harus bertanggung jawab. Apabila sampai keputusan KPU membuat situasi keamanan kota Jayapura tidak kondusif, KPU Pusat yang harus bertanggung jawab.
Kami sudah bicara kemarin dengan 5 komisioner termasuk Ketuanya bahwa KPUD Jayapura ketika melakukan verifikasi faktual partai pendukung itu tidak ada yang tidak jelas di sini. Kenapa kami yang digugurkan sementara mereka juga yang tidak lengkap kok tidak digugurkan.Makanya kami meminta kalau memang keputusannya itu harus kami digugurkan, mereka juga yang tidak lengkap itu harus digugurkan atau kami minta karena ini pengorbanan sudah terlalu banyak dan ini sudah ada di injury time untuk masa kampanye maka kami minta dibatalkan Pilkada Kota Jayapura untuk tahun ini dan ditunda ke tahun 2018.
"Kami sudah melaporkan ke DKPP sudah melaporkan juga ke Bawaslu, bahkan temuan baru pangaduan kami bahwa Panwas Kota Jayapura bahwa benar KPU kota telah melakukan pelanggaran administrasi ketika melakukan verifikasi pasangan nomor urut satu dan itu sudah kami laporkan kemarin ke KPU Pusat supaya KPU Pusat tidak menutup mata dan hatinya," pungkasnya. (Jhon S)
