Dalam mekanisme itu, DPR dapat mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan memutus pendapat tersebut sebelum proses dilanjutkan ke MPR sesuai aturan yang berlaku.
Karena itu, polemik mengenai Gibran perlu diselesaikan melalui jalur hukum dan konstitusi, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
Muslim Arbi mengingatkan, DPR mempunyai tanggung jawab politik untuk mendengarkan suara publik. Respons terhadap aspirasi rakyat dinilai penting agar polemik tidak semakin memperlebar ketegangan dan mengganggu stabilitas nasional.
Bagi Muslim, persoalan ini bukan hanya menyangkut posisi seorang pejabat negara, melainkan juga bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
