“DPR harus mendengar suara rakyat,” kata Muslim dalam pernyataan kepada wartawan, Jum’at (9/10/2026).
Ia menilai, apabila persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang dapat diterima masyarakat, ketegangan politik berpotensi meningkat. Kondisi itu dikhawatirkan berimbas pada situasi keamanan, terutama jika demonstrasi meluas dan tidak dikelola dengan baik.
Muslim juga menyoroti pentingnya memahami mekanisme konstitusional dalam pemberhentian presiden maupun wakil presiden. Menurut dia, DPR memiliki peran penting dalam proses tersebut.
Secara konstitusional, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tuntutan politik atau demonstrasi. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian presiden dan wakil presiden, termasuk keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR.
