Semua parameter tersebut secara jelas diatur dalam kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan turunannya yang menegaskan bahwa penetapan status bencana harus dilakukan secara terukur dan berdasarkan analisis situasi.
Saya berpendapat bahwa pemerintah sepenuhnya memahami apa yang seharusnya dilakukan terkait penanganan banjir bandang dan longsor ini. Perdebatan mengenai penetapan status bencana nasional tentu dapat menjadi bagian dari dinamika kebijakan publik, tetapi dalam kondisi musibah sebesar ini, prioritas utama seharusnya adalah tindakan kemanusiaan yang nyata.
Page 2 of 6
