Segala bentuk tindakan dan gerakan gotong-royong harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme penyaluran bantuan, koordinasi lintas lembaga dan prinsip akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 dan regulasi turunannya. Dengan demikian, gerakan kemanusiaan dapat berjalan tertib, efektif dan tepat sasaran. ***
Page 6 of 6
